VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap jumlah masyarakat yang kesulitan membeli rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ternyata tidak mencapai 100 ribu orang.
Keterangan itu disampaikan setelah Purbaya bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Sebelumnya disebutkan ada lebih dari 100 ribu orang yang gagal memperoleh rumah subsidi karena terlilit utang di bawah Rp1 juta dan mengalami kemacetan pembayaran. Akibatnya, para calon penerima rumah subsidi terhalang oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
SLIK merupakan sistem informasi yang digunakan lembaga keuangan untuk mendukung pengawasan dan layanan di bidang keuangan. Sistem ini juga menjadi acuan dalam pemberian kredit, penerapan manajemen risiko pembiayaan, serta penilaian kualitas debitur.
Baca Juga: Industri Rokok “Senyum” Tidak Ada Kenaikan Cukai
“Setelah diperiksa, enggak sebanyak itu. Enggak ada 110 ribu yang di bawah Rp1 juta, enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya,” kata Purbaya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Purbaya menjelaskan adanya kesalahan dalam memahami penyebab utama masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas KPR FLPP.
Baca Juga: TKD 2026 Dipotong, Purbaya ke Kepala Daerah: Jangan Cemas!
“Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh,” ujar Purbaya.
Ia menilai, langkah pemutihan data SLIK tidak serta merta bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Jadi sepertinya meng-clear-kan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Maruarar Sirait),” sambungnya.
BP Tapera bersama pengembang, kata Purbaya, akan melakukan penyisiran lebih lanjut untuk mengidentifikasi calon pembeli potensial yang belum terlayani. Ia menegaskan peningkatan jumlah pembeli rumah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sehingga, pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang,” ucap Purbaya.
