VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menjalin kerja sama untuk memperkuat disiplin siswa dan tata kelola kehidupan asrama di Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan koordinasi berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), dan menjadi langkah awal untuk memperjelas peran dan regulasi keterlibatan TNI dalam pengelolaan Sekolah Rakyat.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan perintah Presiden. Program prioritas beliau harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Butuh sinergi, butuh kolaborasi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, didampingi sejumlah pejabat Kemensos serta perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Selain Gaji Setara UMK, Peserta Magang Nasional 2025 Bakal Dapat Ini
Dari pihak TNI AD, hadir Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma, Brigjen TNI Pinsensius Manik, dan Kolonel Arm Mochamad Sanuri Hadi beserta jajaran.
Brigjen Tedja menegaskan kesiapan TNI untuk terlibat aktif dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat, terutama dalam hal pembentukan karakter dan kehidupan berasrama.
“Kami di TNI sudah terbiasa dengan kehidupan asrama dan pembentukan karakter. Karena itu, kami siap mendukung dan menugaskan prajurit yang berperan seperti pamong di Sekolah Rakyat,” kata Tedja.
Baca Juga: Industri Rokok “Senyum” Tidak Ada Kenaikan Cukai
Ia menambahkan, TNI akan menyusun panduan khusus mengenai mekanisme peran prajurit dalam mendukung tata kelola asrama, termasuk dalam bidang kedisiplinan dan kegiatan pembinaan siswa.
Wamensos, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar siswa Sekolah Rakyat memiliki tiga bekal utama:
1. Ilmu pengetahuan,
2. Karakter kebangsaan, keagamaan, dan sosial, serta
3. Keterampilan hidup (life skills).
“Anak-anak di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan tinggal di asrama, tentu bukan hal mudah membentuk karakter mereka. Karena itu, kerja sama dengan TNI sangat penting,” ujar Agus Jabo.
Kerja sama ini akan bersifat jangka panjang dan strategis, dimulai dari sekolah rintisan hingga Sekolah Rakyat permanen yang akan dibangun di berbagai daerah.
Kepala Pusdiklatbangprof Hasim menyebut, kolaborasi antara Kemensos dan TNI sejatinya telah terjalin melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan kedisiplinan siswa.
“Selama ini TNI sudah banyak membantu. Kami berharap kerja sama ini bisa diformalkan agar lebih terarah dan berkelanjutan,” ucap Hasim.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Dody Sukmono menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai ketentuan.
“Perlu ada kejelasan batas peran dan dasar hukum yang kuat. Maka penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting,” tegas Dody.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Abdul Muis menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Rakyat sedang difinalisasi dan akan menjadi payung hukum bagi kolaborasi antar lembaga.
“Dalam Perpres itu kami memberi ruang bagi lembaga lain, termasuk TNI, untuk berperan aktif dalam pengendalian dan pembinaan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Selagi menunggu Perpres rampung, kedua pihak sepakat memulai langkah kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar operasional di lapangan.
Sebagai penutup, Agus Jabo menegaskan bahwa hasil audiensi dengan TNI AD akan segera disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk ditindaklanjuti.
“Kami berharap proses ini dapat berlangsung cepat,” ujarnya.
