VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan potensi korupsi masif pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggelontorkan anggaran Rp170 triliun pada 2025. KPK menilai program prioritas nasional ini sangat rawan penyimpangan jika tata kelola tidak diperkuat sejak awal implementasi.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan kekhawatiran ini saat menghadiri peluncuran Sistem Deteksi Dini Penyalahgunaan Dana MBG (Detak MBG) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis (28/8/2025). KPK menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari integritas pengelolaan anggarannya.
“Jika tata kelola tidak diperkuat, maka program yang seharusnya menyehatkan generasi mendatang justru bisa terhambat oleh praktik penyimpangan. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi instrumen pencegahan korupsi, sekaligus alat kontrol publik dalam mengawal jalannya program MBG di seluruh daerah agar dapat terlaksana secara transparan dan tepat sasaran,” tegas Agus.
Baca Juga: KPK : Mahasiswa Garda Terdepan Lawan Korupsi
KPK telah mengidentifikasi sejumlah red flag atau indikator risiko korupsi dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Temuan ini muncul setelah lembaga antikorupsi tersebut melakukan monitoring intensif sejak Maret 2025 terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama program.
Beberapa kerawanan yang terdeteksi antara lain mekanisme pemilihan calon mitra yayasan yang masih dilakukan oleh pihak yayasan sendiri. KPK juga menemukan operasional dapur kerap dipengaruhi penetapan harga pangan yang mahal untuk disetujui Kepala SPPG, serta adanya mitra tanpa rekam jejak pengelolaan dapur yang terlibat karena kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Baca Juga: KPK Resmi Tahan Tersangka Suap IUP di Kaltim
KPK mencatat kelemahan mendasar dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai masih eksklusif dan berpotensi konflik kepentingan. Proses pengajuan dan verifikasi calon mitra juga berindikasi kecurangan, ditambah proposal yang tidak sesuai kondisi lapangan karena tidak didukung laporan keuangan dua mingguan secara memadai.
Lemahnya mekanisme baku dalam menyiapkan dan menyalurkan bantuan membuat validitas data penerima manfaat menjadi kurang akurat. Kondisi ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat sasaran program.
KPK mendorong BGN untuk lebih berperan sebagai pengawas dan pengendali sistem, bukan sekadar bagian dari operasional maupun pemasok. Transparansi pengelolaan data, pelaporan, serta pelibatan masyarakat ditekankan KPK sebagai kunci memitigasi risiko penyimpangan.
Baca Juga: KPK Dalami Klaim Tersangka ROC soal Dugaan Penjebakan dalam Kasus Suap IUP
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa Detak MBG merupakan tindak lanjut amanat Presiden agar setiap rupiah uang rakyat dijaga secara ketat. Sistem ini dikembangkan bersama BGN dan sektor perbankan untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan dalam program MBG.
“Karena itu, besarnya alokasi dana dan luasnya cakupan penerima manfaat dari program MBG harus diawasi secara ketat agar anggarannya benar-benar tepat sasaran, penguatan sistem berbasis data menjadi komitmen PPATK dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran publik,” ungkap Ivan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menilai kehadiran Detak MBG sebagai bentuk nyata transformasi digital pemerintah dalam mencegah penyimpangan. Dia menekankan kompleksitas program MBG yang melibatkan banyak pihak menuntut tata kelola terpadu agar pelaksanaannya berjalan akuntabel.
“Kompleksitas program MBG yang melibatkan banyak pihak menuntut tata kelola yang terpadu agar pelaksanaannya berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan. peluncuran sistem ini tidak hanya sebatas upaya pencegahan dini, tetapi bagian dari perbaikan birokrasi menuju tata kelola yang lebih bersih,” papar Rini.
