VOICEIndonesia.co, Jakarta – Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PP PA GMNI) menyampaikan 5 tuntutan kebangsaan terkait kondisi politik saat ini yang dinilai cenderung mencederai nilai-nilai etika demokrasi dan terkesan jauh dari visi negara Pancasila.
Pernyataan sikap itu disampaikan PA GMNI secara bersama-sama di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at sore (27/9/2024).
“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian dari kami (PA GMNI), yang pertama terkait dengan jalannya demokrasi yang sebenarnya sama-sama kita harapkan pasca reformasi tahun 1998 bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi yang benar-benar mengawal kepentingan rakyat Indonesia. Dengan situasi demokrasi yang berkembang saat ini dan setelah kami cermati bahwa demokrasi yang berjalan hari ini adalah demokrasi yang bergeser dari isi negara Pancasila,” ujar Abdy Yuhana, Sekjen DPP PA GMNI dalam pembacaan tuntutan kebangsaan.
Lanjut Abdi, yang kedua terkait dengan penyelenggaraan negara, seperti pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, pengawas undang-undang.
Menurut dia, setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 cenderung terjadi penyimpangan komitmen berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Imigrasi di Bali awasi medsos bekuk WNA Australia promosi vila
“Sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 45, banyak yang tidak berkomitmen terhadap jalannya Negara Republik Indonesia. Kami melihat perkembangan yang terjadi pada akhirnya adalah kepentingan oligarki yang begitu kuat,” tambah Abdi.
“Kemudian yang ketiga terkait arah bangsa kedepan, bahwa siklus kepemimpinan yang terjadi yang sudah dilaksanakan tentunya kita berharap presiden terpilih (Prabowo Subianto) bisa benar-benar melaksanakan janji kemerdekaan sesuai yang ada dalam pembukaan UUD 45. Jadi kami mendorong presiden terpilih untuk melaksanakan cita-cita luhur bangsa Indonesia,” paparnya.
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Siswono Yudo Husodo menambahkan, perihal asas kepatutan dan tentang pentingnya kepekaan terhadap yang baik dan buruk, serta yang pantas dan tidak pantas.
Siswono berharap presiden terpilih untuk tidak meneruskan praktik-praktik yang dianggap kurang patut dan yang tidak mencerminkan keadaban suatu bangsa.
“Keadaban suatu bangsa itu antara lain diukur dari kepekaan terhadap kepatutan,” pungkasnya.
Hal dasar itu dikatakan Siswono, bahwa dirinya kesulitan menilai kiprah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Dia membandingkan Gibran Rakabuming Raka dengan wakil presiden sebelumnya yang dikenal sebagai tokoh-tokoh terkemuka di bidang masing-masing, seperti Mohammad Hatta, BJ Habibie, dan Jusuf Kalla.
Baca Juga: PWNU Jakarta Kecam Keras Aksi Teror di Grand Kemang
Berikut 5 poin lengkap tuntutan kebangsaan PP PA GMNI menyikapi kondisi negara saat ini;
Mendorong kepada penyelenggara negara terutama bagi Presiden terpilih untuk benar-benar dan secara sungguh-sungguh melaksanakan Janji Kemerdekaan Negara Republik Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanah alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945
Menegaskan bahwa Konstitusi, negara hukum yang demokratis sebagai instrumen pengawal kehendak rakyat harus benar-benar dipatuhi dengan berkomitmen berdasarkan moral dan etika bernegara
Praktik bernegara yang menyimpang perlu ditinjau ulang demi perbaikan bangsa Indonesia dengan kembali kepada visi negara Pancasila dan seleksi kepemimpinan baik di level daerah maupun nasional agar berwibawa dan berjalan dengan baik diperlukan kesadaran merit sistem
Agar penyelenggara negara dan semua warga bangsa tunduk dan mendasarkan pada moral etika yang luhur sesuai dengan budaya bangsa dan berdasar pada ideologi dasar negara Pancasila.
Mengajak kepada seluruh kekuatan nasional untuk bersama-sama, bergotong royong, bersatu padu menjaga Negara Republik Indonesia dari kerusakan tatanan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila
Acara pembacaan tuntutan kebangsaan turut dihadiri, Sekretaris Dewan Kehormatan PP PA GMNI, Palar Batubara, Waketum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi, Kabid Komunikasi dan Sosial DPP PA GMNI, Jan Prince Permata. (*/Anton P)
