VoiceIndonesia.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mentan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan aparatur sipil negara (ASN) kini bisa menduduki jabatan di TNI atau Polri.
Prinsip resiprokal antara ASN dan TNI atau Polri itu diatur dalam UU ASN yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2023.
“Dengan konsep baru ini, jika polri membutuhkan tenaga ASN, itu bisa diisi, misalnya untuk direktur digital di Mabes Polri atau jangan-jangan kedepannya ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat dan seterusnya,” kata Azwar dilansir dari ANTARA, Jumat, 6 Oktober 2023.
Namun dia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan keperluan dari institusi TNI atau Polri.
“Sangat mungkin, kemungkinan ini telah dibuka sesuai dengan keperluan institusi yang dimaksud, bisa TNI, bisa Polri,” kata Azwar.
Baca Juga: Terima Surat dari Syahrul Yasin Limpo, Jokowi Tunjuk Kepala Bapanas Sebagai Plt
Selain penerapan prinsip resiprokal untuk jabatan ASN dan TNI/Polri, UU ASN yang baru juga memastikan para ASN yang ditugaskan di luar institusi negara untuk tetap terus berjalan status kepangkatannya.
Jika sebelumnya ASN enggan ditugaskan di luar institusinya karena khawatir kepangkatannya dihentikan, kata Azwar, kini ASN justru didorong untuk mencari pengalaman di organisasi/ badan internasional atau di luar institusinya dengan jaminan bahwa kepangkatannya tetap berjalan.
“Ke depannya bisa saja kepala dinas UMKM dan Koperasi ditugaskan untuk magang atau kerja di Shopee atau Bukalapak, misalnya selama 3 bulan. Ini akan mendorong talentanya lebih tumbuh,” tutur Azwar.
Terdapat tujuh agenda transformasi ASN dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN serta penguatan bidaya kerja dan citra instiitusi.
