VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah klaim sudah memberi dampak positif bagi jutaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyatakan sebagai bagian dari pemerintahan yang baru berusia satu tahun, berbagai program sudah berjalan mulai dari swasembada pangan hingga peningkatan investasi.
“Semuanya mendukung pemberdayaan PMI sebagai pejuang devisa,” ujar Mukhtarudin, Minggu (19/10/2025).
Baca Juga: Pemerintah Berencana Sertifikasi Santri Sebagai Tukang Bangunan
Menurutnya, pelindungan dan pemberdayaan PMI kini menjadi prioritas utama yang terintegrasi dalam kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Mukhtarudin merinci sejumlah capaian strategis selama setahun pemerintahan Prabowo yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja.
Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat sejak Januari 2025 dengan tingkat keberhasilan 99,99 persen.
Baca Juga: Menghadap Prabowo, Bahlil Sesumbar 22 Ribu Sumur “Ilegal” Bisa Kontribusi ke Produksi Nasional
“Program ini meningkatkan kualitas SDM nasional dan menginspirasi para PMI agar lebih percaya diri mendukung pendidikan anak-anak mereka,” katanya.
Kedua, tingkat kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47 persen, terendah dalam sejarah, disertai penciptaan 665 ribu lapangan kerja baru.
“Artinya semakin sedikit keluarga yang terpaksa bekerja ke luar negeri tanpa persiapan. Pendidikan vokasi menjadi kunci mencetak pekerja migran yang kompeten dan berdaya saing global,” jelasnya.
Ketiga, realisasi investasi melonjak 2,5 kali lipat menjadi lebih dari Rp450 triliun per kuartal, dengan pertumbuhan mencapai 13,6 persen.
“Investasi ini membuka peluang bagi PMI untuk bermitra dengan perusahaan asing di sektor energi dan manufaktur. Swasembada energi yang dicapai pemerintah juga menjaga rantai pasok bagi PMI di Asia,” tambahnya.
Meski demikian, Mukhtarudin mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi, seperti insiden 8.000 anak yang mengalami keracunan makanan dalam program MBG.
“Itu menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Pemerintahan ini bekerja tanpa henti, dan kami terus berupaya memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran melalui harmonisasi regulasi dan diplomasi yang lebih terukur,” tegasnya.
Mukhtarudin menegaskan, pelindungan terhadap pekerja migran bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian integral dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Komitmen tersebut tercermin dalam sinergi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang terus memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran di luar negeri.
“Misi melindungi WNI, termasuk pekerja migran, merupakan amanat Asta Cita — visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Mukhtarudin menyebut satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja migran dan kemajuan bangsa.
“Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berkomitmen melanjutkan inovasi dan evaluasi berkelanjutan demi kesejahteraan PMI dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.
