VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kinerja berbasis bukti (evidence-based government) selama satu tahun masa kepemimpinannya.
Hal tersebut disampaikan Christina usai menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami ditunjukkan langsung oleh Bapak Presiden capaian-capaian konkret selama satu tahun ini, termasuk indikator ekonomi dan pembangunan sosial,” ujar Christina.
Baca Juga: 97 WNI Kabur dari Kamp Penipuan di Kamboja
“Intinya, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berbasis bukti,” lanjutnya.
Dalam rapat, ia mengatakan bahwa Prabowo memaparkan sejumlah capaian penting, di antaranya pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5%, inflasi terkendali di sekitar 2%, serta defisit APBN di bawah 3% dari PDB—yang disebut Christina sebagai salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara G20.
“Bahkan indeks harga saham gabungan (IHSG) juga tercatat tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, sudah menembus angka 8.000,” jelas Christina yang juga merupakan politisi Partai Golkar.
Selain aspek ekonomi, Presiden juga menyoroti arah kebijakan pembangunan ke depan, termasuk penguatan Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan bagi masyarakat prasejahtera.
Baca Juga: Desa Binaan Imigrasi Bekasi Lindungi Warga dari Kejahatan Transnasional
Program tersebut, kata Christina, telah menghadirkan 100 sekolah dan akan diperluas menjadi 500 sekolah di masa mendatang.
Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan Sekolah Garuda, yang memberi kesempatan bagi siswa berprestasi menempuh pendidikan di universitas terbaik luar negeri, serta agenda digitalisasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
Langkah strategis lain yang menjadi sorotan Presiden yakni penerapan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk menyinkronkan data lintas kementerian dan lembaga.
“Dengan sistem data tunggal ini, penerima bantuan sosial dan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” kata Christina.
Ia menegaskan, capaian dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden membuat Kementerian P2MI semakin optimistis bekerja lebih baik ke depan.
“Kami pulang dengan semangat lebih lagi untuk memberikan yang terbaik. Dengan capaian yang sudah diraih dan arah yang jelas ke depan, kami yakin pemerintahan ini akan semakin kuat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
