VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti kasus eksploitasi yang menimpa 97 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Ia menyebut peristiwa tersebut mencerminkan masih berkembangnya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kasus ini menjadi cermin nyata bahwa praktik eksploitasi manusia dan TPPO terus berkembang, memanfaatkan lemahnya literasi digital dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pekerjaan ilegal di luar negeri,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).
Sebanyak 97 WNI di Kota Chrey Thum, Kamboja, terlibat kerusuhan saat mencoba kabur dari perusahaan penipuan daring tempat mereka bekerja pada Jumat (17/10/2025). Akibat insiden tersebut, 86 orang ditahan oleh kepolisian setempat dan 11 lainnya dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka.
Baca Juga: Pemerintah Catat Ada 10 Ribu Kasus WNI Terlibat Online Scam
Nurhadi menilai banyak korban berangkat dengan niat memperbaiki ekonomi keluarga, namun justru terjebak dalam sistem kerja ilegal yang tidak manusiawi.
“Mereka dijadikan alat dalam kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan teknologi untuk menipu dan mengeksploitasi tenaga kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: Dorong Penempatan Formal, BP3MI NTT Bekali CPMI dengan Pelatihan Hospitality
Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh yang segera memberikan perlindungan, bantuan logistik, serta pendampingan kepada para WNI. Menurutnya, kehadiran negara dalam situasi seperti ini adalah bentuk nyata perlindungan terhadap warganya.
“Namun demikian, harus dipastikan bahwa penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada proses pemulangan saja, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.
Nurhadi juga menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proses rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait agar penempatan tenaga kerja dilakukan secara legal dan transparan.
“Fraksi NasDem mendorong agar pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja non-prosedural diperketat dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dilakukan tanpa kompromi,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa kejelasan dokumen dan kontrak kerja. Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi kunci untuk menekan praktik penipuan yang semakin canggih.
“Karena itu, DPR RI melalui Komisi IX bersama pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.
Nurhadi menegaskan kembali komitmen Partai NasDem bahwa negara wajib hadir melindungi seluruh warganya dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Semoga kasus di Kamboja ini menjadi pelajaran berharga agar kita semua lebih waspada, lebih peduli, dan lebih bersatu dalam melawan segala bentuk kejahatan yang merendahkan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
