VOICEINDONESIA.CO, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar bersama Kantor Imigrasi segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di Kalimantan Barat.
Permintaan ini menyusul insiden penyerangan terhadap prajurit TNI oleh sejumlah warga negara asing (WNA) di Kabupaten Ketapang.
Krisantus menegaskan tidak ada toleransi bagi tenaga kerja asing yang bertindak sewenang-wenang, terlebih sampai melakukan kekerasan terhadap aparat negara.
“Tidak ada pembenaran bagi tenaga kerja asing yang berbuat seenaknya saat bekerja di Indonesia, apalagi sampai menyerang anggota TNI,” kata Krisantus di Pontianak, Rabu (17/12/2015).
Baca Juga: Bola Panas UMP Kini Ada di Kepala Daerah
Ia menekankan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, penyerangan terhadap aparat TNI merupakan pelanggaran serius yang harus diproses sesuai hukum.
“Kalau ada tenaga kerja asing yang menyerang aparat TNI, tentu ini tidak bisa ditoleransi. Semua harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Krisantus, investigasi tidak hanya bertujuan mengungkap kronologi dan motif kejadian, tetapi juga untuk memastikan legalitas izin kerja para WNA yang terlibat.
Baca Juga: Mulai 2027, Indonesia Terapkan Satu Jenis Paspor Nasional
Ia menegaskan, WNA yang melanggar hukum atau bersikap agresif harus dipulangkan ke negara asalnya.
“Selain perilakunya, legalitas izin kerja mereka juga harus dicek. Mereka tidak layak bekerja di Indonesia,” katanya.
Insiden penyerangan terjadi di area PT Sultan Rafli Mandiri, Kabupaten Ketapang, pada Minggu (14/12).
Kejadian bermula ketika empat prajurit TNI dari Batalyon Zipur 6/SD menindaklanjuti laporan adanya aktivitas drone mencurigakan di sekitar kawasan perusahaan.
Saat mendekati operator drone, aparat TNI awalnya menemukan empat WNA. Namun tidak lama kemudian, 11 WNA lainnya muncul dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, serta alat kejut listrik.
Wagub Kalbar menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh tenaga kerja asing di Kalimantan Barat mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Langkah hukum harus segera dilakukan agar pelaku mendapat sanksi, sekaligus menjaga marwah dan keselamatan TNI sebagai alat negara,” tegasnya.
Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menjelaskan bahwa prajurit TNI mengambil langkah taktis untuk mencegah eskalasi konflik dengan mundur ke area perusahaan.
Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan mengalami kerusakan.
Di sisi lain, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael menyatakan bahwa penanganan insiden yang melibatkan WNA menjadi kewenangan instansi terkait di tingkat pusat.
TNI di daerah, kata dia, hanya memfasilitasi dan memberikan keterangan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Penanganan dan penyampaian informasi resmi sudah dilakukan oleh instansi terkait di pusat. Kami di daerah hanya memfasilitasi dan memberikan data pendukung,” ujarnya. (af/ri)
Pilihan Redaksi: PR Sistemik: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Direformasi Total
