PERNYATAAN Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI) Christina Aryani tentang kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperluas “ekspor jasa Indonesia” ke Eropa menimbulkan kegelisahan yang mendalam.
Rencana strategis untuk membuka pasar penempatan pekerja migran melalui “misi dagang” memang bertujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka peluang kerja. Namun, pemilihan diksi yang begitu lugas, seolah menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai komoditas yang diperdagangkan, adalah sebuah kekeliruan fatal.
Ketika pejabat negara menggunakan istilah “ekspor jasa” untuk merujuk pada penempatan pekerja migran, narasi yang terbentuk menjadi sangat problematik. Istilah ini mengaburkan esensi hakiki dari pekerja migran, yakni sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar produk yang bisa “diekspor” atau “dijualbelikan” di pasar global.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung mereduksi nilai kemanusiaan mereka menjadi angka dalam neraca perdagangan.
Padahal, fokus utama dari Kementerian P2MI/BP2MI harusnya adalah Pelindungan. Pelindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, penipuan, hingga perlakuan tidak adil yang mungkin mereka hadapi di luar negeri.
Selama ini, kisah-kisah tragis tentang PMI yang terlantar, menjadi korban perdagangan manusia, atau tidak mendapatkan haknya masih terus menghiasi media. Masalah-masalah fundamental ini seharusnya menjadi prioritas utama yang membutuhkan perhatian penuh, bukan malah tersisihkan oleh ambisi ekspansi pasar.
Misi untuk memperluas akses pasar di Eropa memang bisa menjadi peluang, tetapi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan menempatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI sebagai fondasi utamanya.
Misi dagang tidak boleh menjadi ajang untuk ‘menawarkan’ tenaga kerja layaknya barang, melainkan sebuah forum diplomatik untuk memastikan bahwa negara-negara tujuan memiliki regulasi yang kuat, jaminan hak yang jelas, dan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja migran kita.
Pesan Khusus untuk Kementerian P2MI
Kepada Kementerian P2MI, kami berpesan agar lebih fokus pada tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Jangan sampai pernyataan publik justru menjadi blunder yang kontraproduktif dan melukai perasaan para pekerja migran serta keluarga mereka. Setiap kata yang keluar dari pejabat kementerian memiliki bobot dan dampak yang besar.
Prioritas Anda seharusnya adalah memastikan para calon pekerja berangkat dengan bekal yang cukup, dari pelatihan yang memadai hingga pemahaman penuh akan hak-hak mereka.
Prioritas Anda adalah memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Prioritas Anda adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan perwakilan kita di luar negeri untuk memastikan setiap kasus pelanggaran hak ditangani secara cepat dan tegas.
Pekerja migran adalah pahlawan devisa, namun lebih dari itu, mereka adalah manusia. Mereka adalah anak bangsa yang berjuang demi masa depan keluarga dan negara. Perlakukan mereka sebagai subjek yang berhak atas martabat dan pelindungan, bukan sebagai objek yang bisa dengan mudah masuk dalam kategori “ekspor jasa Indonesia”. Fokus pada pelindungan, niscaya kesejahteraan akan mengikuti.
