VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih lemahnya tata kelola keuangan di daerah. Ia menilai, praktik jual beli jabatan yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran daerah.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Selasa (21/10/2025), Purbaya menyebut sejumlah kasus yang mencerminkan belum tuntasnya reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.
“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Baca Juga: Purbaya Klaim Setahun Pemerintahan Prabowo Ekonomi Stabil, Benarkah?
Ia menjelaskan, praktik seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan menjadi titik paling rawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi itu, kata dia, berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.
“KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja. Kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.
Baca Juga: TKD 2026 Dipotong, Purbaya ke Kepala Daerah: Jangan Cemas!
Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dikutip Purbaya, hampir seluruh pemerintah daerah masih berada dalam zona merah. Terdapat 67 pemerintah provinsi dan 69 kabupaten yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap korupsi.
Ia meminta para kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, perbaikan tata kelola merupakan syarat agar ekonomi daerah tumbuh merata, tidak hanya di pusat.
“Kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tutupnya.
