VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pengawasan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi.
“Pengawasan adalah prioritas Presiden. Kita harus menjaga dan memperkuat fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi,” kata Ateh dalam Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Jakarta, Selasa (28/10/2025) lalu.
Ateh menyampaikan bahwa APIP harus terus berbenah dan berperan aktif dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
“Sebagai auditor presiden, BPKP harus memastikan tujuan pemerintah tercapai. Kita harus kompak, saling membantu, dan menjaga loyalitas terhadap bangsa dan negara,” tambahnya.
Selain itu, BPKP tengah melakukan pembaruan pedoman pengawasan agar lebih relevan dengan kondisi dan tantangan saat ini, dengan menekankan pendekatan berbasis risiko serta peningkatan kualitas dan kompetensi pengawas intern.
Sementara itu, Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari menyoroti urgensi perubahan pedoman kapabilitas APIP. Menurutnya, pedoman baru akan menekankan peningkatan kapabilitas berkelanjutan, bukan hanya penilaian semata.
“Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan integritas sektor publik, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta komitmen pemerintah dalam aksesi OECD,” jelasnya.
Agustina mengungkapkan bahwa hasil survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan integritas sektor publik Indonesia masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pengawasan intern yang adaptif, berbasis risiko, dan berstandar global menjadi kunci untuk mendorong reformasi tata kelola dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai langkah ke depan, BPKP mendorong terciptanya satu peta pengawasan nasional yang mampu menyinergikan seluruh unsur APIP di kementerian dan lembaga, dengan fungsi koordinasi dan pembinaan yang lebih efektif.
