VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Muh. Fachri menekankan pentingnya peran desa dalam pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, desa merupakan titik awal perjalanan calon pekerja migran sekaligus pusat edukasi yang paling dekat dengan masyarakat.
“Banyak pekerja migran Indonesia berasal dari tingkat desa. Desa adalah langkah kaki pertama calon pekerja yang ingin ke luar negeri, tempat mereka pertama kali menerima informasi dan edukasi,” ujar Fachri saat menjadi narasumber dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Fachri menjelaskan, di tingkat desa, hubungan antarwarga cenderung lebih erat sehingga aparat desa lebih mudah mengenali warganya yang bekerja ke luar negeri.
Baca Juga: KemenP2MI dan Kemlu Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Hal itu, menurutnya, memungkinkan pencegahan dini ketika calon pekerja menghadapi persoalan sebelum berangkat.
Sebagai bentuk implementasi, KemenP2MI menginisiasi program Desa Migran Emas di berbagai daerah.
Program ini bertujuan membangun ekosistem terpadu untuk pelindungan dan pemberdayaan PMI serta keluarganya, termasuk pusat informasi migrasi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan bagi purna migran.
“Hingga saat ini sudah ada 70 desa yang berkomitmen membentuk Desa Migran Emas, dan target kami mencapai 400 desa,” ujar Fachri.
Fachri menambahkan, pelindungan PMI tidak hanya dilakukan bagi yang sedang bekerja atau akan berangkat, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan.
Baca Juga: Indonesia Siapkan Wellness Therapist Unggulan untuk Pasar Global
Ia menyoroti fenomena anak-anak PMI yang sering diasuh oleh keluarga jauh atau bahkan orang asing selama orang tua mereka bekerja di luar negeri.
Selain itu, menurutnya, banyak purna pekerja migran yang belum memahami literasi keuangan, sehingga uang hasil kerja mereka tidak dikelola dengan bijak.
“Banyak yang pulang lalu boros, konsumtif, dan membeli barang yang tidak penting. Dalam waktu satu hingga satu setengah tahun, harta mereka habis dan mereka berusaha kembali bekerja ke luar negeri,” ungkap Fachri.
Persoalan-persoalan tersebut, kata Fachri, kini menjadi perhatian serius Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, bahkan juga menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran high-skilled yang selama ini masih didominasi sektor low-skilled.
“Kami akan memperluas akses informasi tentang prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi, kanal aduan, serta edukasi literasi finansial melalui berbagai platform KemenP2MI,” pungkasnya.
