VOICEINDONESIA,BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) melakukan asistensi teknis percepatan penetapan dan penegasan batas desa di tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jambi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendukung percepatan penyelesaian peta batas desa.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) Kemendagri Aferi Syamsidar Fudail mengatakan, Provinsi Bali dan NTB merupakan lokasi penyelesaian peta batas desa yang ditarget selesai pada 2021. Sedangkan Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan asistensi teknis ini diharapkan adanya pemecahan permasalahan yang sering dihadapi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penegasan batas desa di wilayahnya,” kata Feri di Badung, Bali, Selasa (12/4/2022).
Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.
