VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) Kementerian Agama menegaskan siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan aspek halal.
Direktur DJPH, Muhammad Fuad Nasar menilai jaminan halal menjadi bagian integral dari ketahanan pangan nasional, bukan sekadar urusan keagamaan. Menurutnya, jaminan halal berkaitan erat dengan kualitas gizi, kepastian pangan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Jaminan halal adalah bagian integral dari upaya memastikan makanan aman, bergizi, dan sesuai prinsip keagamaan. Artinya, agama dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” kata Fuad saat menerima kunjungan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Jumat (12/9/2025).
Baca Juga: Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Aksi Demo di Jakarta
Dalam mendukung MBG, DJPH Kemenag tengah menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi agar layanan gizi di sekolah sesuai standar halal.
Sebelumnya, DJPH Kemenag juga terlibat dalam kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap dapur layanan gizi memiliki penyelia halal bersertifikat.
Selain itu, DJPH berkoordinasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menjaga kepastian hukum fatwa halal dalam penyelenggaraan pangan nasional.
Baca Juga: Indonesia Jajaki Peluang Baru Penempatan Pekerja Migran ke Jerman
Fuad menegaskan bahwa komunikasi dengan UKP bukan sekadar formalitas, tetapi langkah awal kolaborasi strategis.
“Kami ingin memastikan program ketahanan pangan berjalan tidak hanya dari sisi ketersediaan dan gizi, tetapi juga jaminan halal,” ujarnya.
Asisten I UKP Bidang Ketahanan Pangan, Nur Rianto Al-Arif, menyambut baik kerja sama tersebut.
Ia menilai keterlibatan DJPH akan memperkuat kualitas pangan dalam program MBG.
“Jaminan halal memiliki dimensi penting dalam ketahanan pangan karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Program pangan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan butuh dukungan lintas sektor,” ujar Nur Rianto.
Ia menambahkan, tantangan ke depan adalah membangun sistem ketahanan pangan yang bukan hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga halal, sehat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
