89
Baca Juga: Dubes AS Minta Warganya di Bali Taat Aturan Hukum Indonesia
Selain itu, juga rekomendasi kebijakan daerah terkait sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP) dan upaya harmonisasi kebijakan menyikapi kebijakan-kebijakan diskriminatif yang terbit atas nama otonomi daerah.
Komnas Perempuan juga mengembangkan platform kerja sama, seperti kampanye “Indonesia itu Bhinneka”, “Mari Bicara Kebenaran”, dan Pundi Perempuan.*
