Kegiatan Masyarakat Selama Idul Adha Harus Berpedoman Pembatasan SE Satgas COVID-19

Selain itu, produk hukum yang sudah ada perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar penegakan hukum di lapangan secara konkrit. Pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah akan terus mengupayakan koordinasi antar pusat dan daerah dan dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan yang aktual.

Pemerintah daerah untuk berkoordinasi yang baik dengan sektor terkait. Baik secara langsung atau tidak dalam mengimplementasikan kebijakan seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta, instansi penegakan dan pendisiplinan masyarakat dan otoritas penyelenggara transportasi maupun unsur masyarakat yang lain.

“Pastikan semua saling mendukung dan menjalankan perannya masing-masing,” tegas Wiku. (*/red)