VOICEINDONESIA.CO, Merauke – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi memimpin Rapat Koordinasi Lintas Stakeholder bersama Gubernur Papua Selatan dan jajarannya di Merauke, Papua Selatan, Sabtu (22/8/2025). Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Bupati Merauke, Forkopimda, dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua untuk membahas akselerasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.
“Kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Selatan,” ujar Menteri PPPA dalam arahannya kepada peserta rapat.
Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua Selatan yang telah melahirkan berbagai kebijakan gender yang responsif. Seperti upaya penguatan layanan melalui UPTD PPA yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.
Baca Juga: Berantas TPPO, KemenPPPA dan IOM Kampanyekan “Kita Semua Bisa”
Data BPS 2024 menunjukkan Papua Selatan memiliki 542.075 jiwa penduduk dengan komposisi 268.327 jiwa perempuan dan 153.945 jiwa anak-anak. Namun, tantangan besar masih menghadang dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang baru mencapai 83,76, masih di bawah rata-rata nasional.
“Angka perkawinan anak di Papua Selatan yang mencapai 14,40% menjadi perhatian serius kita bersama,” ungkap Menteri PPPA sambil menekankan perlunya intervensi komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.
Baca Juga: Tragis! Anak Tewas Dianiaya, Menteri PPPA: Kejahatan Multidimensi
Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan utama. Simfoni PPA mencatat 106 kasus kekerasan di Kabupaten Merauke sepanjang 2024, yang menurut Menteri PPPA kemungkinan besar hanya puncak dari fenomena gunung es yang sesungguhnya.
“Data ini mengingatkan kita bahwa masih banyak kasus yang belum terungkap dan membutuhkan penanganan serius,” jelas Menteri PPPA dalam presentasinya.
Sebagai solusi strategis, Menteri PPPA mendorong penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai bagian integral dari Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA). RBI diharapkan menjadi wadah kolaborasi akar rumput yang memperkuat peran komunitas dalam memberikan edukasi kesetaraan.
Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah merespons positif arahan menteri dengan menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan.
“Perempuan harus berani bersuara dan menjadi advokat bagi dirinya sendiri maupun anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan korban penyalahgunaan lem aibon,” tegasnya.
Frederica Debat, Wakil Ketua Pokja Perempuan Provinsi Papua Selatan, menekankan urgensi pembentukan rumah aman.
“Kehadiran rumah aman sebagai ruang perlindungan dan pemulihan yang layak bagi perempuan dan anak korban kekerasan tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya dalam forum diskusi.
“Papua Selatan hanya dapat maju bila seluruh elemen bergerak bersama,” pungkas Menteri PPPA di akhir arahannya. Sinergi lintas pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sipil diyakini akan memastikan setiap perempuan dan anak Papua Selatan merasakan kehadiran negara dalam melindungi hak-haknya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi terwujudnya Papua Selatan yang aman, damai, dan berkeadilan bagi seluruh perempuan dan anak di wilayah tersebut.
