VOICEINDONESIA.CO, Lampung – Forum Peduli Daerah Lampung menuntut aparat kepolisian segera menindak praktik pungutan liar (pungli) angkutan batu bara di Way Kanan dan Lampung Utara. Mereka menuding aparat di wilayah hukum Polres Way Kanan membiarkan bahkan ikut membekingi aktivitas ilegal tersebut.
Wakil Ketua Forum Wahyu Saputra menyatakan pungli ini bukan lagi keresahan kecil, melainkan kejahatan terorganisir. Nama yang disebut sebagai dalang utama yakni Riduan alias Dowan, Sufei, Romi, dan Cik Din. Mereka memaksa sistem setoran satu pintu dan menjadikan jalur batu bara sebagai ladang pemerasan.
“Premanisme atas nama apapun tidak bisa ditoleransi. Riduan dkk adalah biang kerok pungli batu bara yang harus segera ditangkap. Jika dalam 1×24 jam tidak ada tindakan, kami menduga keras ada oknum aparat di Way Kanan yang ikut membekingi mereka,” tegas Wahyu kepada VOICEINDONESIA.CO, Jumat (29/8/2025)
Baca Juga: Aksi Protes: Rakyat Tolak Kenaikan Tunjangan DPR di Tengah Gelombang PHK
Forum menilai aparat melakukan rekayasa dalam razia pos pungli. Polisi disebut lebih dulu menghubungi pos agar bubar, lalu setelah aparat pergi aktivitas pungli kembali berjalan. Praktik ini berlangsung bertahun-tahun dengan nilai mencapai miliaran rupiah per bulan.
Setiap armada batu bara dipaksa menyetor sekitar Rp2.150.000. Dengan ratusan unit kendaraan melintas setiap hari, keuntungan yang diraup kelompok pungli mencapai ratusan juta rupiah per hari. Forum menilai praktik ini tidak mungkin bertahan lama tanpa adanya dukungan oknum aparat.
Wahyu mengatakan, jika aparat terus bungkam, pihaknya akan membawa dokumen dan bukti ke Jakarta agar persoalan ini menjadi isu nasional. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh mafia pungli.
Dalam tuntuannya, forum itu meminta Kabareskrim Polri dan Polda Lampung segera menangkap Riduan alias Dowan dkk. Kemudian, meminta Kapolri segera mencopot dan memecat Kapolres serta Kasat Reskrim Way Kanan.
Baca Juga: Mahasiswa Desak Usut Kematian Ojol: “Pelaku dan Rantai Komando Harus Diadili”
Terakhir, mereka meminta Kabareskrim bersama PPATK mengaudit aliran dana kelompok Riduan cs.
“Jika aparat terus bungkam, kami akan kawal persoalan ini hingga menjadi isu nasional. Tidak ada tempat bagi premanisme dan aparat yang berpura-pura buta. Negara tidak boleh kalah oleh mafia pungli,” tutup Wahyu.
