VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rencana kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Rp50 juta per bulan memicu gelombang protes dari masyarakat. Kenaikan ini dinilai tidak etis di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada Senin (25/8/2025), massa turun ke jalan, tepatnya di depan gedung DPR, Jakarta, untuk menolak kebijakan tersebut.
Para demonstran membawa berbagai poster yang menyuarakan penolakan mereka, seperti “Batalkan Tunjangan DPR” dan “Rakyat Diperas DPR”. Poster-poster ini menjadi simbol kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dianggap mencederai rasa keadilan.
Salah satu peserta aksi, Ishaq A. Rumakway (20), menegaskan bahwa wacana kenaikan tunjangan tersebut harus segera dibatalkan. Menurutnya, keputusan itu sangat melukai perasaan rakyat yang sedang berjuang menghadapi kondisi ekonomi sulit.
Baca Juga: Polisi Kerahkan 1.437 Personel Gabungan, Amankan Demo Pengemudi Ojol di Monas
"Kami minta segera batalkan kenaikan tunjangan hingga Rp50 juta per bulan," ujar Ishaq kepada VOICEINDONESIA.CO pada Selasa (26/8/2025).
Ishaq menambahkan, DPR menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia membandingkan bagaimana rakyat dituntut untuk berhemat, sementara para wakil rakyat justru berencana menambah fasilitas mereka.
Baca Juga: Represi Aparat Jadi Pukulan Telak, Sarbumusi: Kapolres Jakpus Khianati Hak Demokrasi!
"Ini bukan waktunya DPR menambah fasilitas. Saat rakyat menahan lapar, mereka justru menambah kenyamanan," tegas Ishaq.
