VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim khusus untuk mengawasi pengelolaan lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang akan dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (29/10/2025). Nilai aset yang akan dikelola mencapai Rp1,4 triliun dan menjadi perhatian serius lembaga antirasuah tersebut.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar kegiatan pemantauan biasa. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan Korsup KPK kepada Pemprov DKI Jakarta bukan hanya sekadar kegiatan pemantauan, melainkan bagian dari strategi nasional mempercepat pembangunan fasilitas publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Dwi Aprillia melalui keterangan tertulis.
Baca Juga: KPK Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RS Sumber Waras, Ini Alasannya
Linda menjelaskan bahwa KPK bersama Pemprov DKI telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lahan. Terdapat sekitar 3,6 hektare lahan yang akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas kesehatan.
Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan rumah sakit bertarif internasional di lokasi tersebut. KPK menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dan transparan agar program pembangunan tidak tercemar oleh praktik korupsi.
Baca Juga: KPK Periksa Dua Pejabat Kemenaker Terkait Aliran Dana Kasus Eks Wamenaker
“Dengan demikian, pemulihan aset harus dilihat sebagai upaya memperkuat integritas tata kelola dan memastikan aset daerah kembali memberikan nilai manfaat,” ujar Linda.
KPK memberikan sejumlah saran kepada Pemprov DKI terkait pengelolaan lahan eks RS Sumber Waras. Salah satunya adalah penyusunan perencanaan yang matang dalam pengelolaan lahan tersebut, termasuk penyusunan rencana induk pembangunan rumah sakit.
Linda menambahkan bahwa zonasi lahan dan penyiapan akses infrastruktur pendukung juga perlu diperhatikan dengan baik. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pemanfaatan aset publik dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Untuk itu, dalam memastikan pemanfaatan aset publik berjalan efektif, Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait penataan akses jalan menuju lahan eks RS Sumber Waras,” terang Linda.
Pertemuan antara KPK dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah dilakukan pada 16 Oktober 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Pramono membahas permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai sejak tahun 2014.
“Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai Tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari tahun 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Pramono menyoroti nilai NJOP lahan yang kini meningkat tajam sehingga opsi menjual atau melepas lahan menjadi tidak realistis. Peningkatan nilai properti di kawasan tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik untuk pemanfaatan aset.
“Tetapi ada satu hal yang kemudian secara lapangan karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah sumber waras itu untuk dijual atau dilepas, karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di tahun 2014,” ucap Pramono.
