VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Situasi aksi di DPR RI pada Sabtu (30/8/2025) masih menyisakan sejumlah kejadian yang merugikan masyarakat. Perusakan fasilitas umum, pembakaran hingga dugaan penyusupan kelompok tertentu membuat aksi semakin memanas.
Salah seorang peserta aksi, Fahmi Fadilah (25) menyampaikan ketika Presiden Prabowo mengundang ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ke Hambalang, seharusnya dialog diarahkan untuk mendengarkan suara rakyat. Ia menekankan agar ormas Islam tidak hanya mengajak rakyat mendengar pemerintah, tetapi juga mendorong pemerintah membuka telinga pada aspirasi masyarakat.
“Seharusnya Ormas Islam mengajak pemerintah mendengarkan suara rakyat, jangan hanya meminta rakyat mendengarkan pemerintah. Saya yakin kedua ormas ini mampu menenangkan dan berjuang dengan rakyat Indonesia, sudah terbukti sejak era pergerakan sampai detik ini,” ujarnya kepada VOICEINDONESIA.CO, Minggu (31/8/2025).
Baca Juga: Desak Presiden Copot Kapolri, Ini 10 Tuntutan PMII Terkait Kerusuhan Aksi Demonstrasi
Dia menilai bahwa rakyat harus berhati-hati merespons ajakan yang berbau anarkis. Ia menegaskan masyarakat perlu mewaspadai penunggangan kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan tuntutan rakyat.
“Rakyat dihimbau ber hati-hati merespon ajakan anarkis dan mewaspadai penunggangan kepentingan yang tidak berpihak kepada tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh masyarakat luas,” tuturnya.
Menurutnya, media mainstream saat ini tidak sepenuhnya mewakili suara rakyat. Ia menyebut masyarakat kini lebih banyak bersuara melalui media sosial pribadi agar tidak dibungkam secara terstruktur.
Baca Juga: Ricuh Aksi Demonstrasi di Mapolrestabes Surabaya
“Jangan biarkan suara rakyat dibungkam dengan terstuktur,” katanya.
Fahmi juga menyinggung soal cipta kondisi yang dinilainya janggal belakangan ini. Ia mengingatkan masyarakat berhati-hati karena kondisi tertentu bisa saja sengaja diciptakan untuk melegitimasi langkah atau tindakan tertentu.
“Agar masyarakat luas berhati-hati sebuah kondisi perlu diciptakan untuk melegetimasi suatu langkah atau tindakan tertentu,” jelasnya.
Baca Juga: Bukan Pihak Luar, DPR Biang Kerok Demo dam Kericuhan di Sejumlah Wilayah Indonesia
Ia mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelecehan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus bukti kegagalan institusi dalam mengayomi rakyat.
“Tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap kebebasan berpendapat, serta bukti kegagalan institusi dalam menjalankan fungsi pengayoman kepada rakyat,” ucapnya.
Fahmi menambahkan, hingga subuh tadi aksi kejar-kejaran antara masyarakat dan Brimob masih berlangsung di Jalan Kramat Raya hingga Salemba.
“Mungkin polisi sudah tidak ada pilihan lain tetapi menurut saya penembakkan di tempat juga bukan cara penyelesaian yang baik,” tegasnya.
