Pekanbaru – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi kinerja Polda Riau dan Polres di jajarannya yang telah menggagalkan keberangkatan 226 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Sejak Januari hingga Juli 2023, diketahui Polda Riau dan Polres di jajarannya berhasi menangani 27 kasus dengan 15 tersangka.
“BP2MI mengapresiasi kinerja Polda Riau dan jajaran dalam menumpas penempatan PMI ilegal di Riau. Ada 27 kasus berhasil diungkap,” kata Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan, di Pekanbaru yang dilansir dari ANTARA, Rabu, 16 Agustus 2023.
Atas keberhasilan tersebut, BP2MI memberikan penghargaan kepada ke Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Fanny mengatakan bahwa wilayah Provinsi Riau yang berada di perbatasan memang seringkali menjadi celah untuk sindikat penyeberangan warga Indonesia secara ilegal ke Malaysia, Singapura dan negara lainnya.
Menurut Fanny, dari 27 kasus yang diungkap Polda Riau tersebut, Kota Dumai menjadi wilayah yang paling banyak digagalkan polisi dalam memberangkatkan PMI ilegal.
Dari wilayah tersebut terdapat delapan kasus lalu disusul dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Dibandingkan tahun lalu, jumlah ini mengalami peningkatan semenjak berakhirnya masa pandemi, sehingga banyak yang bekerja ke Malaysia secara ilehal dan dimanfaatkan para sindikat,” kata Fanny.
Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan penghargaan dari BP2MI itu baginya merupakan vitamin agar jajarannya dapat bekerja lebih bagus lagi kedepannya.
“Pekerjaan Polri bukan hanya melakukan penegakan hukum, namun juga upaya-upaya preventif dan preemtif. Kita melakukan edukasi di berbagai daerah,” tutur Iqbal.
Dengan ratusan korban yang gagal diberangkatkan menjadi bukti banyak masyarakat yang tidak teredukasi dengan memilih bekerja keluar negeri secara ilegal.
Ia tidak ingin ketidaktahuan masyrakat ini kemudian dimanfaatkan oleh para sindikat, karena itu, ia memerintahkan seluruh anak buahnya dapat mengedukasi masyarakat.
“Karena itu saya minta Dirbinmas, Dirlantas, seluruh Kapolres untuk memberikan pemahaman dan edukasi. Kita juga melakukan penegakan hukum yang maksimal, khususnya untuk sindikat. Kita perintahkan intelijen untuk melakukan mendeteksi sindikat, sehingga bisa kita sikat,” pungkas Iqbal.
