VOICEIndonesia.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas hadir dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran aplikasi GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).
Dalam laporannya pada SPBE Summit 2024, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah berbasis digital di Indonesia terus meningkat.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan dari nilai Indeks SPBE Nasional 2,34 atau predikat Cukup pada 2022 menjadi 2,79 atau predikat baik pada 2023.
peningkatan Indeks SPBE Nasional tersebut juga diikuti oleh kenaikan United Nations E-Government Development Index (EGDI) dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi Panggil Nadiem Makariem Mengenai Isu Kenaikan UKT
“Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022,” tambahnya.
Anas mengatakan bahwa pembentukan GovTech dan pengembangan sistem strategis seperti Digital Public Infrastructure menciptakan lompatan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital tanah air.
Ia menjelaskan berdasarkan studi di berbagai negara, hampir semua negara yang menduduki peringkat teratas dalam United Nations E-Government Development Index memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital.
“Hal ini menunjukkan bahwa adanya GovTech Nasional juga penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia,” ucapnya.
Berdasarkan laporan dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pembentukan GovTech Indonesia dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Baca Juga: Unjuk Rasa, Jurnalis Kepri Tolak Revisi UU Penyiaran
Menteri PANRB berharap dengan kehadiran GovTech tersebut menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintah dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa.
“Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah,” tegas Anas.
Melalui GovTech dapat memudahkan masyarakat dan percepatan serta transparasi pelayanan publik.
Dalam penggunaannya, masyarakat hanya perlu satu kali login untuk menggunakan seluruh layanan yang tersedia di dalamnya.
“Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi, layanan ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain-lain,” jelasnya.
“Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan, Bapak Presiden, layanan pada portal pena publik dan portal administrasi pemerintahan. Untuk itu, pada kesempatan ini disaksikan oleh Bapak Presiden, akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa, selanjutnya diperlukan langkah penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.
“Kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Bapak Presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital,” pungkas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.*
