VOICEIndonesia.co, Jakarta – Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menggulirkan program desa binaan untuk mencegah masalah sosial seperti penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
“Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah di Jakarta, Rabu (26/06/2024).
Ronald menyebut program desa binaan ini dapat memperluas jangkauan pemberian informasi melalui pendampingan secara berkelanjutan oleh Petugas Imigrasi Pembina (Pimpasa).
Lebih lanjut, Ronald mengatakan Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, menjadi lokasi pertama desa binaan Imigrasi di Jakarta Pusat.
“Kami berharap lewat program ini dapat memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga menjadi senjata terbaik dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan,” ujar Ronald.
Sementara itu, Camat Kemayoran Asep Mulyawan menyampaikan terima kasih kepada Imigrasi Jakarta Pusat yang telah menjadikan Kelurahan Kebon Kosong sebagai desa bina imigrasi.
Baca Juga: Menaker Ida: Instruktur Punya Kewajiban Ciptakan Tenaga Kerja Kompenten
“Dengan adanya sosialisasi Desa Binaan Imigrasi ini diharapkan mampu mencegah TPPO dan TPPM. Kemudian menjadikan warga Kelurahan Kebon Kosong lebih hati-hati bila mendapatkan informasi terkait penawaran untuk bekerja maupun wisata ke luar negeri,” ucap Asep.
Adapun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperkuat pencegahan dan sosialisasi sebagai bentuk langkah pencegahan dan antisipasi kepada masyarakat terkait kejahatan TPPO.
Sosialisasi yang dilakukan pada Selasa (28/5) ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan antisipasi sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat terkait kejahatan TPPO.
Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan TPPO juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dan Imigrasi yang diikuti 1.000 peserta kalangan masyarakat, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), guru-guru, dan kepala sekolah.*
