VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Bobi Anwar Maarif mengaku gerah dengan pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding yang mewacanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2025 mencapai 425 ribu pekerja dengan target bisa menyumbang devisa negara 300 Triliun Rupiah.
Bobi yang selama ini banyak melakukan advokasi pada nasib buruh migran tersebut mengingatkan pemerintah untuk tidak memandang PMI seperti barang komoditas ekspor tetapi pekerja yang harus diperhatikan keterampilan dan pelindunganya sebelum bekerja.
“Ini prablemnya orang bukan barang ya, kalo untuk ekspor komoditi barang boleh saja ya, tapi probelmnya ini orang,” tegas Bobi saat ditemui VoiceIndonesia.co pada Selasa (8/1/2025).
Ia menyarankán pemerintah sebaiknya fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan ketrampilan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) daripada target jumlah orang yang akan ditempatkan.
“Kalo menyangkut dengan penempatan pekerja migran itu harus ada sederetan infrastrukur yang harus terpenuhi terlebih dahulu misalnya bagaimana pelatihanya, ekosistem pelatihanya sehingga memungkinkan dia terampil, karena yang namanya buruh dia bekerja berdasarkan ketrampilanya, nah kalo ini belum ada infrastruktur yang mapan saya yakin target itu tidak akan terpenuhi, contoh ya BLK LN kita itu baru punya satu di NTB dan itupun ngga beroperasi ini kan menunjukan pemerinta tidak siap dengan itu.” Tambah Bobi.
Baca Juga : KP2MI Targetkan Pengiriman 425 Ribu PMI pada 2025
Mantan sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) itu meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) lebih dulu fokus pada revisi undang-undang sebagai payung hukum setelah ditingkatkan statusnya dari badań menjadi kementerian.
“Atau kita jangan menargetkan seperti itu, undang-undangnya aja dulu di revisi ya karena kan kalo kita mau bicara kementerian P2MI dia ini ibarat baju, bajunya perlindungan tapi badanya kan masih badan BP2MI ya,” ujarnya.
Soal pembiayan penempatan, Bobi juga menyarankan pemerintah lebih dulu memahami aturan penempatan pekerja global yang dalam rekrutmenya negara yang menggunakan pekerja berkewajiban membayar biaya perekrutan.
Baca Juga : Menteri Karding Sampaikan Strategi Presiden Prabowo untuk CPMI
“Kalo Pak Karding menargetkan 450 Ribu orang pada tahun 2025 dengan modal sebesar 45 trilliun itu pak Karding harus belajar lagi tentang rekrutan secara internasional, ada yang namanya prinsip pemberi kerja membayar, jadi biaya seluruh perekrutan itu ditanggung oleh pekerjanya, ini untuk menjamin agar PMI itu tidak menjadi korban ekspolitasi, tidak menjadi korban Berja paksa, tidak menjadi korban perdagangan orang,” jelasnya.
Diakhir ia meminta menteri P2MI untuk lebih banyak melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia untuk menanggung biaya perekrutan sehinga tidak dibebankan pada calon pekerja.
Baca Juga : Wamen Christina Tinjau OPP di BP3MI Jakarta
“Kalo pak karding mau belajar pemberi Kerja membayar di the employer principle itu harusnya yang dilakukan adalah bagaimana melobi antar negara majikan membayar itu duit datang dari luar negarei bukan modal disediakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
