VOICEINDONESIA.CO, Wonosobo – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025.
Program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, selain Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng juga memiliki program sekolah kemitraan dengan menggandeng sekolah swasta tingkat SMA/SMK.
Baca Juga: Jenazah Sugiono Tiba di Tanah Air, Menteri P2MI Tegaskan Pentingnya Jalur Resmi
“Untuk mendampingi keberadaan Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng juga memiliki program sekolah kemitraan yang menggandeng SMA/SMK swasta,” kata Ahmad Luthfi di Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
Menurutnya, penyiapan sarana Sekolah Rakyat sudah dilakukan sesuai dengan program pemerintah pusat. Pengajuan dan verifikasi oleh masing-masing kabupaten juga telah berlangsung.
“Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program pemerintah pusat sudah dilakukan. Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi,” ujarnya saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo.
Program sekolah kemitraan disebut mampu menampung sekitar 5.000 peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta anak-anak putus sekolah.
Baca Juga: Pancasila Perkokoh Moral Bangsa Di Tegah Gempuran Tantangan Zaman
“Tahun ini sudah ada 5.000 anak-anak usia sekolah jenjang SMA yang putus sekolah sudah kita tempatkan di SMA swasta yang menjalin kemitraan dengan kita. Ini kita laksanakan secara bersama-sama,” ungkap Gubernur Luthfi.
Sebelumnya, Pemprov Jateng juga telah mendirikan SMK Jateng di sejumlah lokasi dengan prioritas penerimaan bagi anak dari keluarga miskin.
Sejumlah Sekolah Rakyat yang sudah menandatangani kontrak operasional antara lain: Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof. Soeharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan masyarakat menjelang 100 tahun Indonesia pada 2045.
“Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres. Gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari presiden,” ujarnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta mereka yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak melanjutkan pendidikan.
