VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.
Penghargaan itu diberikan atas komitmen dan kontribusi Pemprov Jatim dalam melindungi serta memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Karding kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Sigit Priyanto, yang mewakili Gubernur Khofifah dalam acara Launching Desa Migran Emas di Kabupaten Gresik, Jumat (11/7/2025).
“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan pelindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu (12/7).
Khofifah menyebut Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi daerah dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Tingkatkan Keterampilan PMI, KP2MI Bakal Bangun Migrant Center di Gresik
Berdasarkan data BP2MI, sebanyak 11.265 PMI asal Jatim telah diberangkatkan selama Januari–Februari 2025, dengan proyeksi tahunan mencapai 70.422 orang.
“Jumlah ini menunjukkan potensi besar tenaga kerja dari Jatim, namun juga menjadi tantangan besar dalam hal pelindungan,” katanya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis, di antaranya edukasi pra-penempatan dan fasilitasi dokumen legal, Penguatan balai pelatihan kerja, Pemberdayaan purna migran melalui pelatihan wirausaha, serta akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan perbankan.
“Kami ingin hasil kerja keras PMI tidak berhenti di remitansi, tapi juga berdampak jangka panjang. PMI harus bisa menjadi pengusaha dan motor ekonomi desa,” jelasnya.
Baca Juga: Bulog Siap Salurkan Bantuan Beras ke 18,27 Juta Penerima
Khofifah juga menyampaikan apresiasinya terhadap program Desa Migran Emas, yang menurutnya sangat relevan bagi desa-desa kantong migran.
“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, pelindungan, dan pemberdayaan migran,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak—pemerintah daerah, lembaga pelatihan, komunitas migran, dan sektor swasta—untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pelindungan bagi PMI.
“Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama,” pungkas Khofifah.
