VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tantangan strategis dalam pengelolaan anggaran Pilkada, termasuk kompleksitas skema pendanaan dan potensi tumpang tindih anggaran yang dapat mengarah pada inefisiensi.
Anggota V BPK, Bobby Adityo Rizaldi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengadaan logistik, pengamanan, dan mobilisasi petugas ad hoc.
“Dengan meningkatnya ekspektasi publik dan pengawasan media, KPU dan Bawaslu diharapkan menerapkan prinsip transparansi dan kedisiplinan dalam pencatatan, pelaporan, serta penggunaan anggaran,” katanya dalam Kick Off Meeting dan Focus Group Discussion (FGD) Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Jakarta, Senin (21/7).
Selain itu, Bobby menyampaikan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan yang mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), serta memedomani panduan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar seluruh tim pemeriksa untuk menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme.
“Sekaligus membangun komunikasi efektif dengan entitas terkait yang diperiksa, dan memperkuat koordinasi antartim,” ucapnya.
Pemeriksaan ini dilaksanakan secara serentak oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I, V, dan VI melalui kolaborasi antara BPK Pusat dan BPK Perwakilan. Cakupan pemeriksaan meliputi pengelolaan belanja di Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu, serta Kantor KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Melalui kegiatan ini, BPK berharap terwujud sinergi kuat antara BPK, KPU, dan Bawaslu dalam rangka memperkuat akuntabilitas keuangan negara di sektor pemilihan umum. Pemeriksaan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
