VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengintegrasikan program desa tematik lintas kementerian/lembaga (K/L) ke dalam Desa Migran Emas.
Program ini akan diluncurkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal September 2025.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan bahwa sinergi lintas K/L bertujuan memperkuat tata kelola pelindungan PMI secara komprehensif.
Baca Juga: Agar Tak Jadi Korban TPPO, Pemerintah Imbau PMI Ikuti Prosedur Resmi
“Kami mengapresiasi dukungan dari K/L dan mengharapkan partisipasi aktif dalam peluncuran Desa Migran Emas di NTB sebagai bentuk kolaborasi desa tematik lintas K/L,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi Desk P2MI di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menambahkan, pelindungan PMI tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus dimulai sejak di desa asal, saat mereka memutuskan bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.
“Kehadiran Desa Migran Emas adalah wujud negara hadir untuk rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Kronik 28 Agustus: Demonstrasi Buruh dan Mahasiswa di Senayan
Sinergi program akan memanfaatkan tenaga pendamping profesional dan penyuluh desa dari berbagai K/L terkait. Diharapkan, model Desa Migran Emas dapat menjadi basis pemberdayaan sekaligus pelindungan keluarga PMI sejak dari desa asal.
Rapat koordinasi turut dihadiri pejabat dari berbagai instansi, di antaranya KP2MI, KPPPA, Kemendagri, Kemlu, Kemdagri, Kemkomdigi, Kemsos, KemdesPDT, serta perwakilan TNI, Polri, BIN, BNPT, BNN, Bakamla, LPSK, dan BP3MI NTB.
