VOICEINDONESIA.CO, Tangerang Selatan – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, mengingatkan bahwa rencana besar pembangunan ketenagakerjaan akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan akuntabilitas dan integritas.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Siklus Perencanaan di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025).
“Perencanaan yang baik akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan akuntabilitas. Dan akuntabilitas akan kehilangan makna bila tidak ditopang integritas,” ujarnya.
Baca Juga: Pengunjung PTSA Kemnaker Melonjak, Layanan K3 dan TKA Paling Diminati
Cris menegaskan pertumbuhan dan kemajuan tidak pernah hadir tiba-tiba, melainkan lahir dari proses yang dirancang cerdas, dijalankan bertanggung jawab, dan dilandasi integritas yang konsisten.
Ia menyatakan Kemnaker menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur) untuk memperkuat tata kelola birokrasi. Kedua sistem ini dirancang mencegah penyuapan dan kecurangan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan Kemnaker.
Baca Juga: Kemnaker Panggil 41 Perusahaan Karena Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Menurut Cris, SMAP dan Sikencur meliputi pembangunan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), peningkatan kapasitas SDM, hingga kampanye budaya integritas. Ia menambahkan sertifikasi ISO 37001:2016 menjadi instrumen penting untuk memastikan standar antisuap berjalan di Kemnaker.
“Dengan hadirnya SMAP dan Sikencur, kita tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi tentang membangun budaya. Budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Cris.
Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker, Hery Budoyo, menyebut perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak kepercayaan publik. Ia menegaskan Bimtek bertujuan memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.
Bimtek ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari pejabat eselon, kepala biro, pimpinan balai, hingga koordinator bidang perencanaan. Mereka memiliki peran strategis dalam penyusunan program, anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan risiko organisasi.
“Dengan kapasitas yang diperkuat, diharapkan para peserta mampu mengintegrasikan arah kebijakan nasional dan ketenagakerjaan ke dalam siklus perencanaan di unit kerja masing-masing,” jelas Hery.
