VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekolah Rakyat secara hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Rapat tersebut guna membahas evaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di 100 titik dan persiapan pembukaan 65 titik baru pada bulan September ini.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof M. Nuh, menegaskan pentingnya sistem monitoring, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan program.
“Ini harus kita pastikan berjalan dengan baik, kalau lepas, berat,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Boleh Ada Perundungan Hingga Kekerasan di Sekolah Rakyat!
Menurut Prof Nuh, Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menilai diferensiasi ini harus dikemas dan dibuktikan agar benar-benar memutus rantai kemiskinan.
Selain itu, ia juga menekankan hilirisasi siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun langsung bekerja setelah lulus.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia kerja.
Baca Juga: Sarbumusi Usulkan 3 Gagasan Terkait RUU Ketenagakerjaan, Apa Saja?
“Anak-anak SR itu kan tidak hanya melanjutkan (pendidikan). Ada yang (ingin) kerja, ini yang perlu kita pikirkan ke depan,” tambahnya.
Prof Nuh juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengadaan barang penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Pastikan pengadaan itu tidak ada fault dan tidak ada fraud. Teliti setiap tahap agar sesuai aturan,” tegasnya.
Rakor dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian, pejabat tinggi madya Kemensos, serta seluruh Kepala Sentra Terpadu dan Sentra Kemensos secara virtual.
