VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Sharing Session Media Massa bertema membangun kepercayaan publik melalui jurnalistik. Kegiatan berlangsung di Ruang Tridharma, Kemnaker RI, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menekankan bahwa Humas tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif. Ia mendorong agar sharing session dilakukan rutin agar pegawai semakin memahami peran mereka.
“Terpenting adalah bagaimana setiap peristiwa, program hingga kinerja institusi pemerintah dapat dikemas menjadi berita sehingga memiliki manfaat untuk publik, bahkan dari hal yang terlihat sederhana sekalipun wajib disampaikan ke publik sebagai wujud keterbukaan informasi,” ungkap Cris.
Baca Juga: Menaker Dorong Serikat Pekerja Terlibat dalam Reformasi K3
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyebut tiga tujuan utama kegiatan ini. Pertama meningkatkan pemahaman strategi pengelolaan isu di media, kedua mengasah kemampuan counter isu saat krisis, dan ketiga memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan adaptif.
“Kemnaker menegaskan komitmennya menghadirkan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan kredibel untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja kementerian,” katanya.
Baca Juga: Menaker: Era Baru Tenaga Kerja, Ijazah Harus Plus Sertifikat Kompetensi
Acara menghadirkan narasumber dari media dan lembaga riset. Pemimpin Redaksi Tirto.id Rahmadin Ismail menekankan independensi media sebagai kunci menjaga kepercayaan publik.
“Tugas jurnalis bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan publik mendapat berita yang berimbang dan bisa dipercaya,” ujarnya.
Eksekutif Direktur Cakradana Muhammad Nurdiansyah menyoroti pentingnya akurasi di tengah arus informasi cepat. Kesalahan kecil, katanya, bisa berdampak besar terhadap reputasi lembaga maupun individu.
Narasumber dari Badan Komunikasi Pemerintah Tri Kurniawan menegaskan perlunya strategi menghadapi krisis komunikasi. Mulai dari analisis risiko, respon cepat dalam 24 jam, hingga kontrol narasi secara konsisten.
“Pemulihan reputasi disebut sebagai pekerjaan paling berat, sehingga seluruh pihak diminta menerapkan one voice policy agar informasi yang disampaikan ke publik tetap terarah dan kredibel,” jelasnya.
Sharing Session diikuti pegawai Biro Humas Kemnaker, perwakilan unit kerja, serta narasumber dari unsur pemerintah, media, dan lembaga riset.
