VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan masih tingginya penyalahgunaan anggaran negara di berbagai instansi. Dari 390.754 responden kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, 57 persen menyebut anggaran kerap diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
KPK juga menemukan 56 persen responden menilai masih ada pegawai yang menerima honor atau uang perjalanan dinas tidak sesuai kenyataan di lapangan. Selain itu, 48 persen responden melihat adanya laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta.
Tidak hanya itu, 43 persen responden mengaku mengetahui praktik gratifikasi atau imbalan sebagai jalan untuk promosi dan mutasi jabatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan anggaran masih menjadi masalah serius di sektor birokrasi.
Baca Juga: KPK Pantau Ketat Pembelian Pesawat Garuda Senilai Rp127 Triliun
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pentingnya memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja.
“Integritas bukan hanya soal kebijakan, tapi juga perilaku sehari-hari di tempat kerja. Hasil SPI menjadi cermin integritas lembaga, sekaligus bahan refleksi bagi setiap instansi untuk memperbaiki sistem dan budaya kerja secara bersama,” ujarnya pada Minggu (12/10/2025).
Baca Juga: KPK Selidiki Potensi Kebocoran Rp5 Triliun dalam Anggaran Haji
Budi menyebut KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga terus mendampingi instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
“Catatan SPI harus dipandang sebagai peringatan dini, sehingga dapat melahirkan evaluasi perbaikan yang konkret dan solutif atas permasalahan yang dihadapi,” katanya.
KPK saat ini juga sedang melaksanakan pengisian kuesioner SPI 2025 sejak Agustus hingga Oktober 2025. Sebanyak 107 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah kabupaten/kota, serta lima BUMN turut berpartisipasi dalam survei tersebut.
Melalui SPI 2025, KPK mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
