VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah membuka peluang perluasan akses pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia setelah Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, bertemu direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana reaktivasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pekerja migran.
Kolaborasi ini diharapkan dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Wamen Christina menyebut Bank Artha Graha memiliki rekam jejak panjang dalam menyalurkan KUR untuk pekerja migran, termasuk menjangkau calon pekerja di kantong-kantong migrasi.
Baca Juga: Masyarakat Indonesia Masih Anggap TPPO Sebagai Bisnis
“Mereka juga sudah terbiasa menjangkau calon pekerja migran di daerah kantong pekerja migran, jadi sudah sangat memahami mekanismenya,” ujar Christina, Jumat (21/11/2025).
Bank Artha Graha juga tercatat pernah menyalurkan pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan seperti Hong Kong dan Taiwan.
Christina menegaskan bahwa peluang kerja sama tidak hanya terbatas pada dua negara tersebut.
“Saya juga menawarkan peluang di negara lain yang juga menjanjikan, seperti Jepang, Korea, Turki, dan Singapura,” tambahnya.
Pada 2026, plafon KUR untuk pekerja migran mencapai Rp208 miliar.
Baca Juga: WN Pakistan Nekat Palsukan KTP Sebelum Akhirnya Ditangkap di Aceh
Dari total tersebut, alokasi penyaluran melalui Bank Artha Graha sebesar Rp25 miliar, sementara Bank Sinarmas, BJB, dan Bank Jakarta masing-masing mendapat porsi Rp25 miliar, Rp45 miliar, dan Rp100 miliar.
Pertemuan itu turut membahas kesiapan teknis dan administrasi sebelum penyaluran KUR kembali diaktifkan.
Christina mengatakan proses perizinan dan persetujuan anggaran masih berlangsung.
“Tadi lebih kepada memastikan kapan bisa dimulai. Targetnya tahun depan, kalau izin kuasa pengguna anggaran di Kementerian P2MI sudah beres dan proses di Kementerian Keuangan sudah selesai, bisa mulai. Paling lambat Maret 2026,” jelasnya.
Dengan jaringan kantor cabang Artha Graha yang tersebar di banyak provinsi, Christina menilai bank tersebut berpotensi memperkuat akses pembiayaan resmi bagi calon pekerja migran.
“Dukungan pembiayaan ini menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pekerja migran dapat berangkat secara aman dan melalui jalur resmi. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan inklusif bagi pekerja migran Indonesia di berbagai negara tujuan,” tutupnya.
