VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 menunjukkan dari 13,96 juta pekerja informal di Jawa Barat, hanya 920.999 orang atau 6,5 persen yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan secara terus terang kondisi angka kepesertaan tersebut masih jauh dari optimal.
“Jumlah angkanya belum optimal, tapi pemerintah terus menyempurnakan mekanisme bagaimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam iuran. Sebagai Menaker, saya menginginkan semua pekerja formal dan informal terlindungi dan mendapatkan Jamsostek,” kata Yassierli saat membuka sosialisasi program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Bandung, Sabtu (20/9/2025).
Baca Juga: Ini Langkah Kemnaker Basmi Suap dan Kecurangan dari Dalam Birokrasi!
Data menunjukkan dari total 24,99 juta pekerja di Jawa Barat, mayoritas atau 55,89 persen bekerja di sektor informal. Menaker mengakui kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen BPU ini masih jauh dari optimal.
Yassierli mengungkapkan bahwa kelompok pekerja BPU sangat beragam, bukan hanya kalangan profesional seperti dokter, pengacara, atau artis. Petani dan nelayan tradisional yang sering bekerja tanpa batasan jam kerja atau tempat usaha tetap juga termasuk dalam kategori rentan ini.
Baca Juga: Kemnaker Tegaskan Pentingnya Integritas dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
“Mereka juga berisiko mengalami kecelakaan, sakit, atau kehilangan usaha. Untuk itu, Kemnaker mendorong daerah terus berinovasi dan sinergi lintas sektor untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, baik Penerima Upah (PU) maupun BPU,” katanya.
Menaker menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami urgensi Jamsostek dan menyebarkan informasi ini ke keluarga serta lingkungan sekitar.
“Saya sangat berharap setelah kegiatan sosialisasi ini, Bapak/Ibu semakin paham pentingnya Jamsostek. Kemudian menjadi peserta dan bisa menyebarluaskan informasi ini kepada keluarga maupun lingkungan masyarakatnya,” kata Yassierli.
Direktur Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa sosialisasi yang dihadiri 100 peserta ini bertujuan memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pekerja segmen BPU tentang program Jamsostek.
“Sosialisasi ini juga bertujuan mendorong peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Menaker menyatakan kendala utama dalam mewujudkan visi universal coverage Jamsostek terletak pada rendahnya tingkat kepesertaan. Ia menekankan potensi peserta BPU di Jawa Barat masih sangat besar dan menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan, Pemda dan Kemnaker.
