VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik. Langkah ini, menurutnya, dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri serta akuntabel.
“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” katanya usai menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di di Kompleks DPD RI, Jakarta, Senin (3/11).
Selain itu, Tamsil juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal sebagai kompas utama kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai bahwa proporsi Transfer ke Daerah (TKD) harus diarahkan bukan sekadar untuk pemerataan anggaran, tetapi juga pemerataan produktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Ia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah napas bagi kemakmuran bangsa,” tandas Tamsil.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pertemuan dengan DPD RI kali ini merupakan pertemuan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Menkeu. Ia menyebut masih perlu waktu untuk membangun diskusi mendalam mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.
“Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang ia pimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Ia mengklaim, pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.
