“Bumi dan laut adalah amanah untuk rakyat, bukan untuk dieksploitasi demi keserakahan!” tegas Zaki.
Oleh karena itu, Zaki menyampaikan sejumlah poin, antara lain:
1. Penyelidikan dan Penegakan Hukum
Kejaksaan, Kepolisian, dan Satgas Saber Pungli harus segera mengusut tuntas kasus pungli di PTB Berau.
2. Digitalisasi dan Transparansi
Sistem pengelolaan pelabuhan harus didigitalisasi sepenuhnya untuk meminimalkan celah pungli, dengan menerapkan platform terbuka seperti yang telah berhasil di pelabuhan lain, misalnya Single Submission (SSm) di Tanjung Priok.
3. Pengawasan Ketat
Pemerintah daerah Berau dan Kementerian Perhubungan harus memperkuat pengawasan terhadap operasi pelabuhan dan jetty, termasuk menutup jetty ilegal yang menjadi sarang pungli dan aktivitas tambang tanpa izin.
4. Keadilan untuk Rakyat
Keuntungan dari pengelolaan pelabuhan harus dialokasikan untuk pembangunan masyarakat Berau, seperti penyediaan air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta restorasi lingkungan pesisir yang rusak.
“Jangan biarkan pelabuhan yang seharusnya menjadi harapan rakyat malah menjadi sarang pungli! Kami menuntut tindakan tegas dan reformasi sistemik sekarang juga!” seru Zaki, menyerukan keadilan.
