VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah tercatat telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor hulu migas sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan Asta Cita, terutama dalam mendukung pencapaian swasembada dan ketahanan energi nasional. Sampai dengan akhir 2024, pemerintah tercatat telah menetapkan empat proyek hulu migas sebagai PSN yang menjadi fokus utama yaitu (1) Asap Kido Merah – Genting Oil Kasuri; (2) Ekspansi Tangguh Tahap 2 (UCC) – British Petroleum (BP); (3) Indonesia Deepwater Development & Geng North – ENI, dan (4) Abadi Masela – Inpex.
Dalam pelaksanaannya, meskipun telah ditetapkan menjadi PSN tetap saja ada tantangan yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pasalnya proyek hulu migas, apalagi dengan skala besar bakal melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Masalah perizinan lintas kementerian ini yang kerap menjadi batu sandungan.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan Peraturan Pemerintah 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional kini menjadi salah satu jawaban yang dinantikan untuk bisa mempercepat pengerjaan PSN hulu migas. Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian pemerintah misalnya tentang perlunya penentuan sektor prioritas dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan PSN.
Pemerintah perlu menetapkan daftar sektor prioritas berdasarkan kriteria seperti dampak ekonomi dan urgensi kebutuhan. Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan PSN juga perlu berkelanjutan, karena itu pemerintah perlu mengatur adanya ketentuan tentang alokasi dana pengadaan tanah yang bersifat multiyears dalam APBN/APBD agar proses tidak terhenti karena keterbatasan anggaran tahunan.
“Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur pendukung PSN,” kata Komaidi di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Kemudian perlu adanya pengaturan penetapan Key Performance Indicator (KPI) lintas kementerian terkait penyelenggaraan PSN hulu migas. “Misalnya penyelesaian izin dalam waktu kurang dari 3 bulan, penyelarasan regulasi antar kementerian (ESDM, Keuangan, KLHK). Pemerintah juga perlu melibatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak ada regulasi yang tumpang tindih,” jelas Komaidi.
Berdasarkan kajian Reforminer, jika dapat direalisasikan sesuai rencana, investasi PSN hulu migas tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kinerja indikator makro ekonomi nasional.
Jika investasi PSN hulu migas tersebut terdistribusi selama 5 tahun, investasi tersebut berpotensi menciptakan manfaat positif terhadap kinerja indikator makro ekonomi nasional yang diantaranya meningkatkan PDB nasional sekitar 0,51%. Kemudian meningkatkan ekspor sekitar 1,9%. Lalu meningkatkan pendapatan pemerintah sekitar 6,29%.
PSN hulu migas juga mampu meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,52%, meningkatkan surplus neraca pembayaran sekitar 0,70%, dan meningkatkan penguatan nilai tukar Rupiah sekitar 0,69%.
Sementara, jika investasi PSN hulu migas tersebut terdistribusi selama 8 tahun, investasi tersebut berpotensi menciptakan manfaat positif terhadap kinerja indikator makro ekonomi nasional yang diantaranya meningkatkan PDB nasional sekitar 0,32%, meningkatkan ekspor sekitar 1,20%, meningkatkan pendapatan pemerintah sekitar 3,93%, meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,32%.
“Meningkatkan surplus neraca pembayaran sekitar 0,44%, dan meningkatkan penguatan nilai tukar rupiah sekitar 0,43%,” jelas Komaidi.
