VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah akhirnya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) guna membahas krisis ubi kayu di Lampung, Rabu (17/9/2025). Petani di tujuh kabupaten dengan lahan hampir 500 ribu hektare sudah hampir setahun menanggung harga jual rendah yang bahkan tidak menutup biaya produksi.
Harga ubi kayu sempat jatuh ke Rp600–700 per kg, padahal ongkos petani mencapai Rp740 per kg. Kondisi ini membuat petani terus merugi, sementara pabrik tepung tapioka di hulu ikut terpukul.
Sejak awal 2025, pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya. Namun, harga tetap tertekan dan solusi tak kunjung terasa bagi petani. Pemerintah baru serius setelah kerugian meluas ke industri hulu.
Baca Juga: Airlangga Tegaskan Program Stimulus Ekonomi Tetap Dilanjutkan
Dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian, hadir kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, petani, hingga industri hilir. Hasilnya, pemerintah memutuskan membatasi impor tepung tapioka, mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta menetapkan harga ubi kayu dan tepung tapioka melalui keputusan menteri.
Standar timbangan dan pengukuran kadar aci juga akan diatur ulang oleh Kemendag. Kebijakan ini disebut untuk memastikan keadilan bagi petani, meski mereka sudah lama menunggu langkah konkret pemerintah.
Baca Juga: Airlangga: Presiden Dorong Warga Negara Memiliki Rekening Perbankan
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga petani, industri tepung tapioka, dan industri hilir.
“Kita akan jaga bersama sektor ini, karena menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi di Lampung,” katanya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut hasil rakor ini. Ia menilai keputusan bersama pemerintah pusat, daerah, petani, dan industri bisa menjadi solusi. Namun, petani berharap kebijakan tak berhenti di atas kertas.
