VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah berhasil merealisasikan belanja negara sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN hingga 31 Agustus 2025. Capaian ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pencapaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9/2025). Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN.
Dana tersebut telah disalurkan untuk berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. PBI JKN diberikan kepada 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Baca Juga: Purbaya Sesumbar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2025 Tembus 4,8%
Pemerintah juga merealisasikan Belanja non-K/L sebesar Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Dana ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi.
Wamenkeu mencatat peningkatan signifikan realisasi subsidi dibandingkan tahun 2024. BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg meningkat 3,6 persen, listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk mencapai 12,1 persen lebih tinggi.
Baca Juga: Pemerintah Genjot Cadangan Devisa Lewat Insentif Simpanan Dolar
“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.
Realisasi TKD mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.
“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.
