VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan di semester II tahun ini. Hal itu ia tegaskan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan kembali menggulirkan insentif berupa diskon tiket transportasi, termasuk pesawat, kapal laut, dan kereta api, serta potongan tarif tol. “(Diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” ucapnya kepada wartawan.
Ia mengatakan bahwa insentif tersebut akan diberikan selama dua bulan, yaitu Desember 2025 hingga Januari 2026, bertepatan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga: Airlangga Sebut Uni Emirat Arab Siap Dukung RI Wujudkan Energi Bersih
Selain itu, pemerintah juga tetap memberlakukan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti. Sebelumnya, insentif itu direncanakan turun menjadi 50 persen pada semester kedua.
“Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Airlangga: Presiden Dorong Warga Negara Memiliki Rekening Perbankan
Ia menegaskan bahwa dalam program lanjutan ini, tidak akan ada insentif berupa diskon tarif listrik maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU), berbeda dengan paket stimulus sebelumnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk kuartal II 2025. Insentif tersebut mencakup subsidi transportasi, diskon tol, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif ketenagakerjaan.
Program tersebut juga mencakup potongan 30 persen tiket kereta api, diskon 6 persen PPN untuk tiket pesawat, serta diskon 50 persen untuk angkutan laut. Sementara itu, tarif tol mendapat potongan 20 persen untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Pada sektor sosial, bantuan senilai Rp11,93 triliun disalurkan melalui penambahan manfaat Kartu Sembako dan distribusi beras 10 kilogram kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk sektor ketenagakerjaan, BSU sebesar Rp300 ribu diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, termasuk guru.
