VOICEINDONESIA.CO, Jenewa – Pemerintah Indonesia membeberkan strategi revolusioner untuk mengatasi dominasi sektor informal yang mencapai 59 persen dari total pekerja nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer mengungkapkan ada tiga formula konkret RI dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tengah merancang pendekatan komprehensif dengan menciptakan lapangan kerja formal berbasis ekonomi hijau dan digitalisasi industri. Strategi ini, lanjut dia, disertai peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pemagangan industri. Ketiga, Indonesia memperkuat layanan penempatan kerja melalui digitalisasi sistem nasional via platform SIAPKerja.
“Per Februari 2025, lebih dari 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahwa kita butuh perubahan nyata dan sistemik,” kata Immanuel di Jenewa, Rabu (4/6/2025).
Baca Juga: Sebanyak 127 Perusahaan K3 se-Jabodetabek Tandatangani Pakta Anti-Korupsi
Wamenaker menegaskan bahwa pemerintah menjalankan ketiga strategi tersebut secara simultan untuk mempercepat transisi pekerja dari sektor informal ke formal. Pendekatan ini bertujuan mempersiapkan sistem ketenagakerjaan Indonesia menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan cara kerja masa depan.
“Langkah ini kami ambil agar sistem ketenagakerjaan Indonesia bisa lebih kuat dan siap menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan cara kerja di masa depan,” kata Immanuel.
Baca Juga: Menaker Bawa Misi Kerja Layak Indonesia ke Forum ILC ke-113
Immanuel menyatakan bahwa seluruh strategi tersebut telah sejalan dengan Rekomendasi ILO No. 204. Rekomendasi ini menyerukan negara anggota untuk mendukung transisi dari ekonomi informal ke formal dengan menjunjung hak-hak pekerja, peningkatan produktivitas, dan perlindungan sosial yang inklusif.
Pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja informal melalui program Kartu Prakerja dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kemnaker memposisikan program-program ini tidak hanya sebagai solusi sementara, tetapi alat strategis membangun daya tahan dan mobilitas ekonomi tenaga kerja.
“Kami ingin memastikan tidak ada pekerja yang merasa sendirian saat menghadapi perubahan. Sistem perlindungan sosial harus hadir bagi semua, tidak hanya yang sudah bekerja formal,” tegas Immanuel.
Indonesia mempercepat formalisasi usaha melalui penyederhanaan prosedur legalisasi. Platform Online Single Submission (OSS) memungkinkan UMKM mendaftarkan usaha secara digital tanpa bertemu birokrasi panjang. Sistem ini menjadi pintu masuk penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil masuk ekosistem formal dan mendapat perlindungan hukum.
“Formalisasi itu bukan sekadar soal perizinan, tapi soal kepastian hukum, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha,” terang Immanuel.
Wamenaker menegaskan bahwa kesempatan kerja harus terbuka untuk semua orang, termasuk perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan lansia. Pemerintah memastikan siapa pun dari latar belakang apa pun bisa memperoleh akses kerja yang layak, terlindungi, dan produktif.
“Kalau kita bicara pekerjaan yang layak, maka harus layak untuk semua, tanpa terkecuali. Kita sedang membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, tidak pilih-pilih,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Eva Trisiana mengatakan bahwa pemerintah memperkuat sinergi dengan mitra internasional, termasuk ILO. Indonesia mengapresiasi program ILO seperti PROMISE II IMPACT dan inisiatif digital wage yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam sistem ketenagakerjaan.
“Kami terbuka untuk belajar dari negara lain dan membagikan praktik baik yang telah kami jalankan. Kolaborasi global adalah kunci untuk memastikan pekerjaan layak bisa dirasakan semua orang, di manapun mereka berada,” kata Eva.
