VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (9/7/2025).
“Jawa Timur adalah salah satu provinsi pengirim PMI terbesar. Kami membahas penguatan pelindungan sebelum keberangkatan, saat bekerja, hingga saat mereka kembali ke tanah air,” ujar Menteri Karding.
Menteri Karding menyoroti pentingnya edukasi migrasi aman di tingkat desa serta pemberdayaan purna PMI untuk menekan angka keberangkatan non-prosedural.
Ia juga menekankan perlunya pelatihan bahasa, keterampilan, dan soft skill, terutama karena mayoritas PMI bekerja di sektor domestik dan sebagian besar adalah perempuan.
Baca Juga: SBMI Indramayu Bongkar Dugaan Praktik Curang PT. BMP: Biaya Fantastis, Gaji Amblas!
“Kita harus siapkan mereka agar bisa masuk ke sektor profesional,” ujarnya.
Ia menyebut Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam pelindungan PMI.
Provinsi ini telah memiliki peraturan daerah tentang PMI, mengalokasikan anggaran pelatihan dan pemberdayaan, serta menjadi pengirim PMI terbanyak pada tahun 2024.
“Jatim bisa menjadi role model nasional,” tambahnya.
Baca Juga: Sebagian Dubes Baru Dinilai Tidak Berpihak ke Pekerja Migran Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah mengusulkan agar pemerintah pusat membangun shelter permanen di Hong Kong dan Taiwan, mengingat banyaknya PMI asal Jatim yang bekerja di dua wilayah tersebut.
“Kami berharap ada shelter permanen yang juga dilengkapi layanan psikolog dan konseling secara berkala,” katanya.
Gubernur Khofifah juga menyoroti keberadaan community learning center (CLC) di Malaysia yang dikelola Pemprov Jatim. Fasilitas tersebut tidak hanya bermanfaat bagi PMI, tetapi juga bagi mahasiswa Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
