VOICEIndonesia.co, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memprioritaskan anggaran untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani di daerah itu pada tahun 2025.
“Saat ini telah terdata ada 25 ribu petani di Kepri, dengan kalkulasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang dibutuhkan sekitar Rp13 miliar,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (13/08/2024).
Ansar menyebut pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan meningkatkan keamanan sosial dan kesejahteraan para petani yang merupakan pilar penting perekonomian daerah.
Menurut Ansar kartu BPJS Ketenagakerjaan memberikan berbagai manfaat kepada petani, seperti perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga jaminan kematian.
Baca Juga: Pemkab Garut Surati BP3MI untuk Bantu Pulangkan PMI di Irak
“Kita fokus kepada nelayan dan petani dulu. Kalau ke depannya APBD semakin membaik, kita berikan juga kepada para buruh pelabuhan, supir truk, tukang ojek serta profesi-profesi lain yang rentan dengan kecelakaan kerja,” ujar Ansar, dikutip dari ANTARA, Rabu (14/08/2024).
Sementara untuk tahun 2024, kata Ansar, Pemprov Kepri telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 31.556 orang masyarakat nelayan, khususnya dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
“Seluruh setoran pembayarannya disubsidi oleh Pemprov Kepri,” ujar Ansar..
Adapun 31.556 nelayan itu tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, yaitu dari Kabupaten Bintan sebanyak 4.435 nelayan, kemudian Kabupaten Karimun 5.535 nelayan.*
