VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menegaskan perlunya sinkronisasi antara revitalisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini disampaikan dalam rapat tingkat menteri yang digelar Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (14/11/2025).
Menurut Christina, langkah tersebut dinilai strategis untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja global.
Baca Juga: Aparat Kepolisian Manado Gagalkan Praktik Perdagangan Orang Via Telegram
Ia mengatakan integrasi antara kompetensi lulusan sekolah vokasi, khususnya SMK dengan standar keterampilan negara tujuan perlu dipercepat.
“Bagi kami proses penempatan bisa berjalan lebih cepat dan terarah dengan adanya kandidat-kandidat calon pekerja migran yang telah memiliki kompetensi sesuai permintaan,” kata Christina.
KemenP2MI telah memetakan potensi suplai tenaga kerja dari sekolah-sekolah vokasi dan menilai peningkatan kualitas melalui pembaruan kurikulum dan penambahan kompetensi bahasa sebagai kebutuhan mendesak.
Baca Juga: PLN Operasikan Smart Microgrid Berbasis Energi Hijau di Nusa Penida Bali
KemenP2MI, lanjut Christina, akan terlibat dalam penyelarasan kurikulum, penentuan kebutuhan keterampilan teknis, masukan sertifikasi, hingga penguatan kemampuan bahasa.
Seluruh kebutuhan penempatan global akan diturunkan langsung ke SMK dan lembaga vokasi lainnya sebagai bagian dari suplai tenaga kerja terampil.
Menurutnya, langkah ini terkait langsung dengan program quick win Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran ke luar negeri pada 2026.
Dari jumlah tersebut, 300 ribu akan dipenuhi melalui lulusan SMK yang mendapat pelatihan kompetensi dan bahasa melalui program SMK Go Global, sedangkan 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum dan siswa SMK/SMA yang masih bersekolah.
Christina menegaskan bahwa target itu merupakan angka minimal dan dapat dicapai melalui sinkronisasi kebijakan vokasi dan penempatan pekerja migran secara menyeluruh.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan tidak hanya untuk pasar kerja dalam negeri sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar kerja global.
Menurutnya, perluasan penempatan tenaga terampil ke luar negeri menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
