Jakarta – Benny Rhamdani menyoroti kasus korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kini mulai memakan korban yang sudah berpendidikan tinggi.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu menjelaskan bahwa kasus yang baru saja terjadi seperti di Myanmar, rata-rata adalah D3 atau S1.
“Menariknya misalnya hari ini, secara mutakhir, mereka yang menjadi korban pelaku TPPO bukan lagi mereka yang dikatagorikan berpendidikan rendah atau tidak memiliki akses informasi,” kata Benny dalam acara FMB9 Deklerasi ASEAN Melindungi Pekerja Migran melalui daring, Jakarta, Senin (15/05/23).
Mereka ditempatkan secara ilegal melalui iming-iming mendapatkan gaji bertarif tinggi dengan cara yang cepat, meski mengetahui akan diberangkatkan secara tidak resmi, yakni menggunakan visa turis, visa umroh atau ziarah ke Timur Tengah.
Benny juga menjelaskan bahwa mereka yang bekerja resmi di negara-negara penempatan harus mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang kita.
“Tidak sekedar mereka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak sekerdar harus mereka dibuktikan dengan kompeten atau bersertifikat kompetensu,” kata Benny.
Benny meminta persoalan ini agar dikawal oleh pemerintah dengan benar. Berdasarkan data BP2MI secara by name by address jumlah PMI yang secara resmi bekerja di Malaysia ada 1.3244.102 orang pada sektor perkebunan, operator hingga sektor domestik.
Kemudian di Singapura kurang lebih 322 ribu orang, Thailand 4.000 orang untuk bidang konveksi dan pelaut 92.000 orang di Brunei Darussalam untuk bekerja domestik dan general worker, serta Myanmar kurang lebih 1.016 orang.
