VOICEINDONESIA.CO, Pontianak – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyampaikan remitansi atau pengiriman uang lintas negara ke kampung halaman dari pekerja migran Indonesia merupakan salah satu instrumen penting penggerak perekonomian nasional.
Menteri Karding mengungkapkan, angka remitansi telah mencapai Rp253,3 triliun akhir tahun lalu, menjadikan pekerja migran Indonesia penyumbang devisa kedua negara setelah sektor minyak dan gas bumi.
Remitansi tersebut masuk ke banyak wilayah kantong pekerja migran.
Misalnya saja, kata Menteri karding, Desa Bumi Daya di Lampung yang tercatat 250 warganya pekerja migran di Taiwan mengirimkan sekitar Rp500 juta per bulan.
“Remitansi yang masuk dikelola oleh desa. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengirim dari basis desa dan kita kelola dengan baik, Insha Allah akan baik,” ungkap Menteri Karding saat deklarasi komitmen bersama pencegahan dan pemberantasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mapolda Kalimantan Barat, pada Jumat (20/5/2025).
Menteri Karding menghitung, jika Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bisa mengirim 425 ribu pekerja migran dalam satu tahun, maka bisa berdampak pada 0,56 persen pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan asumsi setiap 800 ribu pertumbuhan, penyerapan angkatan kerja sebesar 1%,” ungkapnya.
Meski demikian, Menteri Karding memastikan peningkatan pekerja migran Indonesia yang berangkat untuk mengejar kenaikan remitansi telah melalui tata kelola yang optimal, dengan lebih dahulu melalui prosedur pelatihan dan peningkatan keterampilan.
“Kita ambil hal baiknya dan sederhana. Hanya memastikan tidak berangkat secara non prosedural. Dilatih keterampilan dan kemampuan, bahasanya,” ujarnya.
Menteri Karding mengatakan untuk mengejar naiknya angka remitansi, sistem tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia juga terus dimaksimalkan.
Dalam waktu dekat, kata dia, akan segera dibangun Migran Center yang akan menjadi pusat informasi, edukasi, dan pelatihan masyarakat yang berminat menjadi pekerja migran.
“Kalau ini bisa kita bangun, ini akan bantu daerah kita. Tetapi kalau ini kita tidak bangun, kita biarkan ini non prosedural (ilegal), maka kasihan keluarga, negara kita. Kuncinya sederhana, yang penting jangan non prosedural,” pungkas Menteri Karding.
