VOICEINDONESIA.CO, Pontianak – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Pernyataan ini disampaikan dalam deklarasi pemberantasan penempatan PMI non prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mapolda Kalimantan Barat, Jumat (20/6/2025).
Karding mengungkapkan, perhatian Prabowo terhadap PMI bukan hal baru.
Ia menyinggung peran penting Prabowo saat membebaskan Wilfrida Soik, PMI asal Nusa Tenggara Timur, dari ancaman hukuman mati di Malaysia pada 2015.
“Alhamdulillah, karena perjuangan Pak Prabowo, Wilfrida sampai hari ini masih hidup dan tinggal dengan baik di NTT,” ujar Karding.
Ia menambahkan, keberpihakan itu terus berlanjut saat Prabowo menjabat sebagai Presiden. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang sebelumnya hanya berada di tingkat badan.
Menurut Karding, sebelum pelantikan kabinet, ia dipanggil langsung oleh Prabowo ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden menitipkan dua mandat penting.
“Pertama, pastikan PMI kita terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, serta pelanggaran hak kerja dan HAM. Kedua, maksimalkan potensi devisa dari PMI yang pulang ke Tanah Air,” katanya.
Setelah delapan bulan menjabat, Karding menyebut bahwa mayoritas kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PMI terjadi pada mereka yang diberangkatkan secara non prosedural.
“Dan yang lebih mengkhawatirkan, jumlah keberangkatan non prosedural lebih banyak daripada yang resmi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan praktik penempatan ilegal yang rawan penyimpangan. Salah satunya melalui edukasi dan penguatan tata kelola migrasi aman.
