VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlunya reformasi ekosistem uji dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Ia menilai keterlibatan serikat pekerja sangat penting agar isu K3 tidak lagi berhenti pada sertifikasi semata.
“SP atau SB sebagai komponen yang perlu kita bangun sebagai alternatif dari stagnansi kita sekian puluh tahun terkait K3. Jadi nanti buruh demo bukan hanya upah, tapi juga menuntut K3 di tempat kerja,” ujar Yassierli saat menjadi Keynote Speaker Indonesian OSH Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menjelaskan reformasi K3 harus melibatkan masyarakat, asosiasi profesi, lembaga K3, perguruan tinggi, pemerhati K3, hingga serikat pekerja. Sertifikasi ahli K3 juga akan dikembalikan ke Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP agar lebih kredibel.
Baca Juga: Menaker: Era Baru Tenaga Kerja, Ijazah Harus Plus Sertifikat Kompetensi
“Kita sudah mengarah kepada persiapan sertifikasi ahli K3, kita kembalikan ke LSP,” katanya.
Menaker menyebut salah satu langkah cepat yang disiapkan adalah kegiatan promotif preventif K3 dengan melibatkan staf khusus Kementerian dan serikat pekerja. Ia juga mengkritik banyak praktisi K3 yang hanya sibuk soal pelatihan dan sertifikasi tanpa menyentuh masalah nyata di lapangan.
Baca Juga: Kemnaker Temukan 6 TKA di PT WG Tanpa RPTKA, Terancam Sanksi Administratif
“Ga usah basa basi sama saya. Pak Menteri itu praktiknya begini lho di lapangan,” ucapnya.
Menurutnya, sulit membangun negara jika praktik K3 hanya dijadikan bisnis. Karena itu ia mendorong Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau DK3N lebih aktif memberikan rekomendasi terkait praktik sertifikasi K3 yang saat ini memiliki 17 layanan.
Langkah strategis lain adalah pembaruan regulasi K3 melalui roadmap revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta penguatan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.
